 |
Pernyataan itu diungkapkan DP melalui diskusi setelah adanya Video viral terkait audiensi jurnalis dengan Kapolres Sampang pada 14 Juni 2022 di Mapolres Sampang, Jawa Timur (Jatim).
Dalam cuplikan video itu, Kapolres menyatakan, hanya akan melayani insan pers yang tersertifikasi dan perusahaan pers yang sudah terverifikasi di Dewan Pers.
"Kalau tidak terdaftar ngapain mau dilayani,"tegas Kapolres seperti yang dilansir dari salah satu akun youtube.
Hanya saja, pernyataan Kapolres ini sempat dipersoalkan oleh beberapa jurnalis.
Menanggapi video yang viral tersebut, maka Dewan Pers langsung mengadakan diskusi dengan beberapa anggota Dewan Pers pada Jumat (17/6/2022) di Jakarta.
Adapun anggota Dewan Pers yang hadir dalam diskusi tersebut adalah M. Agung Dharmajaya (Wakil Ketua), Asmono Wikan (Anggota dan Ketua Komisi Pemberdayaan Organisasi), Ninik Rahayu (Anggota dan Ketua Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi), serta Paulus Tri Agung Kristanto selaku anggota dan Ketua Komisi Pendidikan dan Pengembangan Profesi.
Melalui hasil diskusi, Dewan Pers mengeluarkan 4 pernyataan yang berkaitan dengan audiensi pernyataan Kapolres Sampang yang telah beredar di Media Sosial (Medsos). Berikut pernyataan DP :
1. Dewan Pers mendukung penuh setiap upaya para pejabat publik termasuk TNI/Polri dalam mendorong wartawan dan perusahaan pers semakin profesional.
2. Profesionalisme Wartawan dan Perusahaan Pers dalam hemat Dewan Pers ditandai antara lain oleh sertifikasi bagi Wartawan dan verifikasi perusahaan pers yang diselenggarakan oleh Dewan Pers.
3. Pernyataan Kapolres Sampang, AKBP Arman SIK MSi, di hadapan jajaran Polres dan media di Sampang beberapa waktu lalu, yang meminta agar wartawan harus tersertifikasi dan perusahaan pers sudah lulus verifikasi oleh Dewan Pers, patut diapresiasi.
Dewan Pers berharap semakin banyak pejabat publik dan penegak hukum bersikap senada dengan Kapolres Sampang, guna mendorong kian mekarnya profesionalisme Wartawan dan Perusahaan Pers di Indonesia.
4. Dewan Pers juga berharap agar Wartawan dan Perusahaan Pers yang sudah lulus mengikuti sertifikasi dan verifikasi senantiasa bekerja berlandaskan UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Perlu ditegaskan, bahwa Dewan Pers tidak mengakui kegiatan sertifikasi Wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi lain, di luar yang dilaksanakan oleh Dewan Pers bersama para lembaga uji yang telah ditunjuk.(rils)
Editor : Tim Red
