KOLAKA, SITUSSULTRA.com- Sejumlah massa yang mengatasnamakan dirinya Forum Masyarakat Peduli Hukum Kolaka Timur (FMPHK) menggelar aksi demo...
KOLAKA, SITUSSULTRA.com-Sejumlah massa yang mengatasnamakan dirinya Forum Masyarakat Peduli Hukum Kolaka Timur (FMPHK) menggelar aksi demo di Depan Kantor Kejaksaan Negeri Kolaka, Kamis (9/1/2024).
Massa pendemo meminta dan mendesak pihak Kejaksaan Negeri Kolaka untuk menangani serius beberapa permasalahan di Kabupaten Kolaka Timur terkait dugaan Korupsi.
Salah satu orator dari Forum Masyarakat Peduli Hukum Kolaka Timur, Karman mengungkapkan bahwa Kejaksaan negeri Kolaka adalah sebagai salah satu penegak Hukum yang ada di Kabupaten Kolaka khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang dipercaya dapat mengungkap beberapa kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Kolaka Timur.
"Apalah artinya ketika ada penegak hukum sekelas Kejari di Kolaka yang kemudian berhak menangani kasus Korupsi di Kabupaten Kolaka Timur namun sampai Hari ini belum ada kejelasan status atas penanganan kasus dugaan korupsi di Koltim," ujar Karman dalam orasinya.
Dalam orasinya, Karman juga mengungkapkan bahwa tujuan mereka berunjuk rasa di Kejari Kolaka agar pihak Kejaksaan Negeri Kolaka bisa menangani secara serius beberapa Kasus dugaan korupsi serta dapat menetapkan pelakunya sebagai tersangka pada awal tahun 2025 ini.
"Kita sudah tahu beberapa Tahun yang lalu termasuk beberapa bulan yang lalu pihak Kejaksaan negeri Kolaka telah berapa kali menyatakan bahwa akhir Tahun akan melahirkan tersangka di dalam prosfek penegakan Hukum yang ada di Kabupaten Kolaka Timur,"teriaknya.
"Sehingga inilah Kami bertandang di Kejari sebagai awal Tahun 2025 dan sebagai puncak agar penegakkan Hukum yang ada di Kolaka sekiranya bisa menetapkan tersangka pada kasus dugaan korupsi di Koltim," sambungnya.
Adapun beberapa dugaan korupsi yang mereka lampirkan dalam pernyataan sikap yang mereka tulis yakni, mulai dari dugaan korupsi pengadaan kopi robusta pada dinas perkebunan tahun 2022.
Dimana proyek senilai 4 miliar tersebut diduga telah merugikan keuangan daerah. Menurut Forum Masyarakat Peduli Hukum Koltim kasus yang di tangani kejaksaan negeri kolaka ini, belum diketahui hingga sampai pada tahap apa pengungkapannya.
Demikian pula kasus mangkraknya pembangunan jembatan lere jaya di kecamatan lambandia dan jembatan alaha di kecamatan uesi tahun 2023 senilai kurang lebih 8 ratus juta, dan melekat pada dinas bpbd kolaka timur, juga progresnya entah sampai dimana.
"Padahal dilapangan faktanya kedua proyek tersebut jelas jelas tidak memberikan azas manfaat bagi masyarat, sementara fakta yang terungkap, anggaran proyek tersebut telah di cairkan 100 persen oleh intansi yang bersangkutan," jelas FMPHK dalam pernyataan sikapnya.
Serta masih banyak lagi kasus dugaan korupsi lainnya seperti proyek pengaspalan jalan ruas kecamatan tinondo senilai 24 miliar tahun 2022, yang sama sekali tidak memberi azas manfaat pada masyarakat dan proses hukumnya kian jauh dari harapan masyarakat
"Untuk itu kami hadir di kantor kejaksaan negeri kolaka ini, dalam rangka meminta penjelasan dan kejelasan atas penangan hukum terhadap kasus dugaan korupsi di kolaka timur,"terangnya.
Sementara tuntutan dugaan korupsi yang mereka tulis dalam pernyataan sikap adalah pertama, medesak kepala kejaksaan negeri kolaka untuk segera menetapkan pihak pihak yang paling bertanggung jawab dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kopi robusta tahun 2022.
Kedua, mendesak kepala kejaksaan negeri kolaka untuk segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan jembatan lere jaya kecamatan lambandia dan jembatan alaha di kecamatan uesi tahun 20233.
Ditempat terpisah Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kolaka Herlina Rauf, S.H. M.H yang dikonfirmasi terkait Demo yang dilakukan Forum Masyarakat Peduli Hukum Koltim. Namun Kejari tidak bisa memberikan keterangan yang lebih detail berhubung karena Kejari baru saja menghadiri peresmian Kantor BPN Koltim dan hendak memasuki Kendaraan Dinas untuk melanjutkan perjalanan.
Namun Kejari sempat memberikan penjelasan secara singkat bahwa untuk menetapkan tersangka pada salah satu kasus dugaan korupsi yang dimaksud pihaknya masih menunggu dari perhitungan BPKP.
"Kami masih menunggu perhitungan dari BPKP, " kata Kejari dengan singkat sambil memasuki Kendaraan dinasnya.
Penulis : Darson
Music MP3